Patologi Birokrasi Pemerintahan

Patologi (Penyakit) Birokrasi Pemerintahan

1. Budaya feodalistik;
2. Menunggu petunjuk/arahan;
3. Loyalitas pada atasan, bukan organisasi;
4. Belum berorientasi prestasi;
5. Budaya melayani rendah;
6. Belum didukung teknologi menyeluruh;
7. Ekonomi biaya tinggi;
8. Jumlah pegawai relatif banyak, kurang bermutu/asal jadi.

Penyakit Organisasi

1. Tujuan telah ditetapkan, tetapi tidak dirumuskan secara rinci dan jelas (tidak membumi);
2. Pembagian tugas tidak adil, tidak merata, tidak tuntas dan tidak jelas batas-batas (tidak adil);
3. Anggota hanya mau bekerja sesuai dengan tugasnya, terjadi pengkotak-kotakan (kaku);
4. Merasa dirinya/unitnya yang paling penting, yang lain tidak/kurang penting (sok penting);
5. Pemberian tanggung jawab yang tidak seimbang dengan wewenang (zalim);
6. Terlalu banyak bawahan yang harus diawasi – kewalahan (rakus);
7. Seseorang bawahan mendapat perintah dari satu atasan mengenai hal yang sama, tetapi perintahnya saling bertentangan (plin plan);
8. Sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas (banyak pertimbangan).

Ciri Manusia Indonesia

(Mochtar Lubir, 2001: 18-36)

1. Hipokratis (munafik);
2. Tidak bertanggung jawab;
3. Feodal;
4. Percaya takhyul;
5. Artistik;
6. Watak lemah;
7. Lain-lain (tidak hemat /boros; bukan pekerja keras; kurang sabar; tukang menggerutu; cepat cemburu/dengki; gampang senang dan bangga; sok; tukang tiru; tukang tiru kejam; bisa meledak, ngamuk, membunuh, membakar; khianat; menindas, memeras; menipu; mencuri; korupsi; khianat, dengki; hipokrit; bermalas-malas; tolong menolong, saling menjaga, struktur masyarakat berdasarkan suku (exogam=haram kawin di dalam suku); ikatan kekeluargaan yang mesra, berhati lembut; suka berdamai; rasa humor; cepat belajar; mudah dilatih, sabar; bekerja keras tanpa mencari untung; manusia memajukan dunia dll).

Usaha Penyehatan Birokrasi

Menata ulang organisasi pemerintah (reinventing government)

(David Osborne & Ted Gaebler)

1. Pemerintahan katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh;
2. Pemerintahan milik masyarakat: memberi wewenang ketimbang melayani;
3. Memerintahan yang kompetitif: menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan;
4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan;
5. Pemerintahan yang berorientasi hasil: mebiayai hasil, bukan masukan;
6. Pemerintahan berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi;
7. Pemerintahan wirausaha: menghasilkan ketimbang membelajakan;
8. Pemerintahan antisipatif: mencegah daripada mengobati;
9. Pemerintahan desentralisasi: dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja;
10. Pemerintahan berorientasi pasar: mendongkrak perubahan melalui pasar

Strategi Memperbaharui Organisasi Pemerintah (Birokrasi):

(David Osborne dan Peter Plastik)

1. Memperjelas tujuan/maksud organisasi (strategi inti);
2. Konsekuensi terhadap kinerja organisasi (strategi konsekuensi);
3. Pertanggung jawaban terhadap publik (strategi pelanggan/masyarakat);
4. Organisasi dan pegawai berinovasi (strategi kontrol);
5. Mengubah perilaku, perasaan, dan berfikir pegawai (strategi budaya).

Prinsif Organisasi Pemerintahan Yang baik (Good Governance)

(Sarundajang,2003:157-161)

1. Partisipasi;
2. Penegakan hukum;
3. Transparansi;
4. Kesetaraan;
5. Daya Tanggap;
6. Wawasan Ke depan;
7. Akuntabilitas;
8. Pengawasan;
9. Efisiensi dan efektivitas;
10. Profesionalisme.

Karakteristik Good Governance

(Menurut UNDP)

1. Particifation (keterlibatan masyarakat),
2. Rule of law (penegakan hukum yang adil);
3. Transprancy (kebebasan memperoleh informasi);
4. Responsiveness (cepat dan tanggap);
5. Consensus Orientation (berorientasi pada kepentingan masyarakat);
6. Equity (kesempatan yang sama);
7. Efficiency and effectiveness (efisiensi dan efektivitas);
8. Accountability (pertanggungjawaban publik);
9. Strategic vision (visi ke depan).

Agar Birokrasi Pemerintah Lebih Efisien dan Efektip:

(Inu Kencana Syafi’i,2003:90-92)

1. Rule (kerja taat pada aturan);
2. Spesialisasi (tugas khusus);
3. Zakelijk (kaku dan sederhana);
4. Formal (penyelenggaraan resmi);
5. Hirarkis (pengaturan dari atas ke bawah);
6. Rasional (berdasarkan logika);
7. Otoritas (tersentralistis);
8. Obedience (taat dan patuh);
9. Disipline (tidak melanggar ketentuan);
10. Sistematis (terstruktur);
11. Impersonal (tanpa pandang bulu).

Balance (menyeimbangkan) Antara Birokrasi Dengan Kebijaksanaan:

1. Mengkoordinasikan tugas;
2. Kadang-kadang diperlukan kebijaksanaan;
3. Seni penyelenggaraan pemerintahan;
4. Kesempatan memberikan saran yang produktif;
5. Desentralisasi demokratis.

Sumber: Suhardi Mukhlis, Drs, M.Si.

Share it...