Patologi Birokrasi Pemerintahan

Patologi (Penyakit) Birokrasi Pemerintahan

1. Budaya feodalistik;

2. Menunggu petunjuk/arahan;

3. Loyalitas pada atasan, bukan organisasi;

4. Belum berorientasi prestasi;

5. Budaya melayani rendah;

6. Belum didukung teknologi menyeluruh;

7. Ekonomi biaya tinggi;

8. Jumlah pegawai relatif banyak, kurang bermutu/asal jadi.

Penyakit Organisasi

1. Tujuan telah ditetapkan, tetapi tidak dirumuskan secara rinci dan jelas (tidak membumi);

2. Pembagian tugas tidak adil, tidak merata, tidak tuntas dan tidak jelas batas-batas (tidak adil);

3. Anggota hanya mau bekerja sesuai dengan tugasnya, terjadi pengkotak-kotakan (kaku);

4. Merasa dirinya/unitnya yang paling penting, yang lain tidak/kurang penting (sok penting);

5. Pemberian tanggung jawab yang tidak seimbang dengan wewenang (zalim);

6. Terlalu banyak bawahan yang harus diawasi – kewalahan (rakus);

7. Seseorang bawahan mendapat perintah dari satu atasan mengenai hal yang sama, tetapi perintahnya saling bertentangan (plin plan);

8. Sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas (banyak pertimbangan).

Ciri Manusia Indonesia

(Mochtar Lubir, 2001: 18-36)

1. Hipokratis (munafik);

2. Tidak bertanggung jawab;

3. Feodal;

4. Percaya takhyul;

5. Artistik;

6. Watak lemah;

7. Lain-lain (tidak hemat /boros; bukan pekerja keras; kurang sabar; tukang menggerutu; cepat cemburu/dengki; gampang senang dan bangga; sok; tukang tiru; tukang tiru kejam; bisa meledak, ngamuk, membunuh, membakar; khianat; menindas, memeras; menipu; mencuri; korupsi; khianat, dengki; hipokrit; bermalas-malas; tolong menolong, saling menjaga, struktur masyarakat berdasarkan suku (exogam=haram kawin di dalam suku); ikatan kekeluargaan yang mesra, berhati lembut; suka berdamai; rasa humor; cepat belajar; mudah dilatih, sabar; bekerja keras tanpa mencari untung; manusia memajukan dunia dll).

Usaha Penyehatan Birokrasi

Menata ulang organisasi pemerintah

(reinventing government)

(David Osborne & Ted Gaebler)

1. Pemerintahan katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh;

2. Pemerintahan milik masyarakat: memberi wewenang ketimbang melayani;

3. Memerintahan yang kompetitif: menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan;

4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan;

5. Pemerintahan yang berorientasi hasil: mebiayai hasil, bukan masukan;

6. Pemerintahan berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi;

7. Pemerintahan wirausaha: menghasilkan ketimbang membelajakan;

8. Pemerintahan antisipatif: mencegah daripada mengobati;

9. Pemerintahan desentralisasi: dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja;

10. Pemerintahan berorientasi pasar: mendongkrak perubahan melalui pasar

Strategi Memperbaharui Organisasi Pemerintah (Birokrasi):

(David Osborne dan Peter Plastik)

1. Memperjelas tujuan/maksud organisasi (strategi inti);

2. Konsekuensi terhadap kinerja organisasi (strategi konsekuensi);

3. Pertanggung jawaban terhadap publik (strategi pelanggan/masyarakat);

4. Organisasi dan pegawai berinovasi (strategi kontrol);

5. Mengubah perilaku, perasaan, dan berfikir pegawai (strategi budaya).

Prinsif Organisasi Pemerintahan Yang baik (Good Governance)

(Sarundajang,2003:157-161)

1. Partisipasi;

2. Penegakan hukum;

3. Transparansi;

4. Kesetaraan;

5. Daya Tanggap;

6. Wawasan Ke depan;

7. Akuntabilitas;

8. Pengawasan;

9. Efisiensi dan efektivitas;

10. Profesionalisme.

Karakteristik Good Governance

(Menurut UNDP)

1. Particifation (keterlibatan masyarakat),

2. Rule of law (penegakan hukum yang adil);

3. Transprancy (kebebasan memperoleh informasi);

4. Responsiveness (cepat dan tanggap);

5. Consensus Orientation (berorientasi pada kepentingan masyarakat);

6. Equity (kesempatan yang sama);

7. Efficiency and effectiveness (efisiensi dan efektivitas);

8. Accountability (pertanggungjawaban publik);

9. Strategic vision (visi ke depan).

Agar Birokrasi Pemerintah Lebih Efisien dan Efektip:

(Inu Kencana Syafi’i,2003:90-92)

1. Rule (kerja taat pada aturan);

2. Spesialisasi (tugas khusus);

3. Zakelijk (kaku dan sederhana);

4. Formal (penyelenggaraan resmi);

5. Hirarkis (pengaturan dari atas ke bawah);

6. Rasional (berdasarkan logika);

7. Otoritas (tersentralistis);

8. Obedience (taat dan patuh);

9. Disipline (tidak melanggar ketentuan);

10. Sistematis (terstruktur);

11. Impersonal (tanpa pandang bulu).

Balance (menyeimbangkan)

Antara Birokrasi Dengan Kebijaksanaan:

1. Mengkoordinasikan tugas;

2. Kadang-kadang diperlukan kebijaksanaan;

3. Seni penyelenggaraan pemerintahan;

4. Kesempatan memberikan saran yang produktif;

5. Desentralisasi demokratis.

Sumber: Suhardi Mukhlis, Drs, M.Si.

 

4. Percaya takhyul;2. Konsekuensi terhadap kinerja organisasi (strategi konsekuensi);

Share it...