Patologi Birokrasi Pemerintahan

Birokrasi IMG

Patologi (Penyakit) Birokrasi Pemerintahan

  1. Budaya feodalistik;
  2. Menunggu petunjuk/arahan;
  3. Loyalitas pada atasan, bukan organisasi;
  4. Belum berorientasi prestasi;
  5. Budaya melayani rendah;
  6. Belum didukung teknologi menyeluruh;
  7. Ekonomi biaya tinggi;
  8. Jumlah pegawai relatif banyak, kurang bermutu/asal jadi.

Penyakit Organisasi

  1. Tujuan telah ditetapkan, tetapi tidak dirumuskan secara rinci dan jelas (tidak membumi);
  2. Pembagian tugas tidak adil, tidak merata, tidak tuntas dan tidak jelas batas-batas (tidak adil);
  3. Anggota hanya mau bekerja sesuai dengan tugasnya, terjadi pengkotak-kotakan (kaku);
  4. Merasa dirinya/unitnya yang paling penting, yang lain tidak/kurang penting (sok penting);
  5. Pemberian tanggung jawab yang tidak seimbang dengan wewenang (zalim);
  6. Terlalu banyak bawahan yang harus diawasi – kewalahan (rakus);
  7. Seseorang bawahan mendapat perintah dari satu atasan mengenai hal yang sama, tetapi perintahnya saling bertentangan (plin plan);
  8. Sanksi terhadap pelanggaran tidak tegas (banyak pertimbangan).

Birokrasi IMGCiri Manusia Indonesia

(Mochtar Lubir, 2001: 18-36)

  1. Hipokratis (munafik);
  2. Tidak bertanggung jawab;
  3. Feodal;
  4. Percaya takhyul;
  5. Artistik;
  6. Watak lemah;
  7. Lain-lain (tidak hemat /boros; bukan pekerja keras; kurang sabar; tukang menggerutu; cepat cemburu/dengki; gampang senang dan bangga; sok; tukang tiru; tukang tiru kejam; bisa meledak, ngamuk, membunuh, membakar; khianat; menindas, memeras; menipu; mencuri; korupsi; khianat, dengki; hipokrit; bermalas-malas; tolong menolong, saling menjaga, struktur masyarakat berdasarkan suku (exogam=haram kawin di dalam suku); ikatan kekeluargaan yang mesra, berhati lembut; suka berdamai; rasa humor; cepat belajar; mudah dilatih, sabar; bekerja keras tanpa mencari untung; manusia memajukan dunia dll).

Usaha Penyehatan Birokrasi

Menata ulang organisasi pemerintah (reinventing government)

(David Osborne & Ted Gaebler)

  1. Pemerintahan katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh;
  2. Pemerintahan milik masyarakat: memberi wewenang ketimbang melayani;
  3. Memerintahan yang kompetitif: menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan;
  4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan;
  5. Pemerintahan yang berorientasi hasil: mebiayai hasil, bukan masukan;
  6. Pemerintahan berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi;
  7. Pemerintahan wirausaha: menghasilkan ketimbang membelajakan;
  8. Pemerintahan antisipatif: mencegah daripada mengobati;
  9. Pemerintahan desentralisasi: dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja;
  10. Pemerintahan berorientasi pasar: mendongkrak perubahan melalui pasar

Strategi Memperbaharui Organisasi Pemerintah (Birokrasi):

(David Osborne dan Peter Plastik)

  1. Memperjelas tujuan/maksud organisasi (strategi inti);
  2. Konsekuensi terhadap kinerja organisasi (strategi konsekuensi);
  3. Pertanggung jawaban terhadap publik (strategi pelanggan/masyarakat);
  4. Organisasi dan pegawai berinovasi (strategi kontrol);
  5. Mengubah perilaku, perasaan, dan berfikir pegawai (strategi budaya).

Prinsif Organisasi Pemerintahan Yang baik (Good Governance)

(Sarundajang,2003:157-161)

  1. Partisipasi;
  2. Penegakan hukum;
  3. Transparansi;
  4. Kesetaraan;
  5. Daya Tanggap;
  6. Wawasan Ke depan;
  7. Akuntabilitas;
  8. Pengawasan;
  9. Efisiensi dan efektivitas;
  10. Profesionalisme.

Karakteristik Good Governance

(Menurut UNDP)

  1. Particifation (keterlibatan masyarakat),
  2. Rule of law (penegakan hukum yang adil);
  3. Transprancy (kebebasan memperoleh informasi);
  4. Responsiveness (cepat dan tanggap);
  5. Consensus Orientation (berorientasi pada kepentingan masyarakat);
  6. Equity (kesempatan yang sama);
  7. Efficiency and effectiveness (efisiensi dan efektivitas);
  8. Accountability (pertanggungjawaban publik);
  9. Strategic vision (visi ke depan).

Agar Birokrasi Pemerintah Lebih Efisien dan Efektip:

(Inu Kencana Syafi’i,2003:90-92)

  1. Rule (kerja taat pada aturan);
  2. Spesialisasi (tugas khusus);
  3. Zakelijk (kaku dan sederhana);
  4. Formal (penyelenggaraan resmi);
  5. Hirarkis (pengaturan dari atas ke bawah);
  6. Rasional (berdasarkan logika);
  7. Otoritas (tersentralistis);
  8. Obedience (taat dan patuh);
  9. Disipline (tidak melanggar ketentuan);
  10. Sistematis (terstruktur);
  11. Impersonal (tanpa pandang bulu).

Balance (menyeimbangkan) Antara Birokrasi Dengan Kebijaksanaan:

  1. Mengkoordinasikan tugas;
  2. Kadang-kadang diperlukan kebijaksanaan;
  3. Seni penyelenggaraan pemerintahan;
  4. Kesempatan memberikan saran yang produktif;
  5. Desentralisasi demokratis.

Sumber: Suhardi Mukhlis, Drs, M.Si.

 

Share it...

Facebooktwitterredditlinkedintumblr

About Ferry Roen 244 Articles
Tertarik membahas teori dan perilaku organisasi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*