Otonomi Keilmuan dan Kebebasan Akademik

Liek Wilardjo IMG
Liek Wilardjo

Otonomi berarti berpegang pada kaidah/aturan yang ditentukan sendiri (auto: sendiri; nomos: aturan). Otonomi keilmuan merupakan condition sine qua non (syarat mutlak) bagi berfungsinya dengan baik suatu masyarakat keilmuan (scientific community). Ini adalah konsekwensi logis dari hakikat ilmu itu sendiri.

Ilmu

Ilmu ialah suatu cara untuk mengetahui. Yang hendak diketahui dan memang dapat diketahui—kendati tak akan pernah sampai “sebagaimana adanya”—ialah realitas. Keyakinan adanya “lahan garapan” inilah yang merupakan landasan ontologis ilmu (on: berada; onta: hal-hal yang ada).
Cara memperoleh pengetahuan keilmuan (scientific knowledge) ini sistematik atau setidak-tidaknya secara aposteriori dapat disistematisasikan. Ia adalah pengalaman dan hasil-hasil pengamatan dan percobaan yang dijalin secara terpadu dengan penalaran analitik dan perenungan intuitif. Yang pertama diperoleh dari interaksi antar ilmuan dan realitas yang ditelaahnya. Yang kedua berupa tafsiran logis-rasional atas data empiris-observasional-eksperimental hasil interaksi itu oleh akal budi, dalam akal pikiran ilmuan. Dengan cara inilah, dan dengan terlebih dahulu mentakdiskan (validate) hasilnya secara verifikasi atau falsifikatif, ilmuan memperoleh hal baru yang secara intersubyektif diterima dan dianggap sah sebagai pengetahuan keilmuan. Bahwa realitas itu atau setidak-tidaknya sebagian daripadanya, misalnmya yang diluar “das ding an sich”nya Kant- dapat diketahui, merupakan landasan epistemologis ilmu (episteme: pengetahuan).
Hasrat untuk mengetahui itu tak pernah kunjunng padam, sebab secara kodrati manusia disinungi (endowed with) dorongan dakhil (internal) untuk mengetahui lebih banyak dan lebih mendalam tentang segala aspek realitas. Selain itu, juga ada tujuan (telos) yang sarat dengan nilai-nilai yang diyakini manusia, sehingga usaha untuk mencapainya diterimanya sebagai panggilan atau tugas (kategorischer imperativ). Inilah landasan teleologis atau aksiologis ilmu (axios: nilai bersama).

Otonomi Keilmuan

Untuk memperoleh pengetahuan diperlukan bakat dan keringat (inspiration and perspiration). Keberhasilan seseorang ditentukan bukan saja oleh talenta (nature), melainkan juga wiyata (nurture). Diperlukan pula kreativitas, kejernihan pikiran, ketajaman penalaran, dan kecintaan yang sangat mendalam kepada objek penelitian (einfiibbung) guna menghampiri inti permasalahan itu, kebebasan untuk menerapkan cara-cara yang tepat untuk obsevasi, eksperimentasi dan analisisnya, dan kebebasan untuk menetapkan teknik-teknik pentasdikan (validasi) kesimpulan koroboratif dan prediktifnya. Wewenang masyarakat keilmuan sebagai suatu kelompok, dan ilmuan warga masyarakat itu sebagai individu, untuk mandiri dan bebas dari campur tangan pihak manapun dalam kegiatan keilmuan, adalah otonomi keilmuan.
Telah dikatakan di muka bahwa keilmuan tidak berpretensi sok merasa mampu memberikan deskripsi realitas “sebagaimana adanya”. Dengan kata lain ada kerendahan hati untuk mengakui keterbatasannya, sehingga kebenaran keilmuan bukanlah kebenaran mutlak. Tetapi bahkan kebenaran tentatif pun—yakni kebenaran yang senantiasa terbuka untuk disempurnakan, dikoreksi, dan bahkan difalsifikasi—mustahil dapat dicapai kalau tidak ada otonomi keilmuan; kalau ilmuan ditekan oleh penguasa, atau didikte oleh kepentingan ekonomik atau fanatisme ideologis tertentu.

Tanggung Jawab Sosial

Kebebasan dan wewenang harus disertai tanggung jawab. Wewenang (authority) itu diberikan oleh masyarakat, yakni wewenang untuk menyarankan persoalan-persoalan mendesak yang perlu diteliti, wewenang untuk mendesakkan alternatif-alternatif yang terbaik bagi pemecahan masalah konkret-aktual yang dihadapi masyarakat, wewenang untuk menentukan arah pembaharuan kurikulum dan kebijakan pengembangan iptek, dsb. Kedudukan terhormat dan hak istimewa (privileges) untuk menjadi parampara para pembuat kebijakan politik ini didukung pula dengan alokasi anggaran untuk kegiatan keilmuan yang ditanggung masyarakat menuntut tanggungjawab sosial dari para ilmuan.
Tanggung jawab sosial ini diwujudkan dengan kesetiaan ilmuan kepada ideal Bacon ( yakni “ilmu bagi kemaslahatan masyarakat), yang mustahil dapat dicapai tanpa ideal Aristoteles (yakni “ilmu demi ilmu itu sendiri) sebagai landasannya. Tanggung jawab sosial juga tercermin dalam penafian proyek penelitian dan penerapan iptek yang melanggar HAM yang menyepelekan resiko keamanan bagi masyarakat dan lingkungan hidup, dan yang melecehkan martabat manusia (Brown, 1971; Mackay, 1979; Van Harn, 1980; Urger, 1984).

Kebebasan Akademik

Akademik berarti “mengenai atau berkaitan dengan perguruan tinggi” (Wilardjo, 1977). Dalam kaitannya dengan kebebasan akademik, memang makna inilah yang dimaksudkan.
Makna “perguruan tinggi” tentu harus diperluas untuk mencakup pula lembaga penelitian yang tidak merupakan bagian dari suatu perguruan tinggi. Akademik juga berarti “(hanya) teoritis”. Makna ini pun penad (relevand) dengan pengertian kebebasan akademik, sebab penelitian yang dilakukan perguruan tinggi dan lembaga penelitian tidak terbatas pada penelitian terapan yang—melalui penggarapan hasilnya lebih lanjut dalam litbang tehnologi—selaras dengan ideal Bacon. Masyarakat akademik juga bergiat dalam penelitian murni yang berkiblat ke ideal Aristoteles. Hasil penelitian dasar (basic research) ini, bahkan yang semula terkesan esoterik dan semata-mata teoritis pun, ada yang dalam waktu singkat telah diterjemahkan ke dalam konsep atau proses yang melandasi terobosan tehnologis berskala besar!
Masyarakat akademik ialah “semua orang yang mengajar, belajar, melakukan penilitian, dan warga civitas academica” (Deklarasi Lima, 1988), tetapi “tidak termasuk administrator dan staf aministratif perguruan tinggi” (Konsensus Seminar di Lund). Masyarakat akademik ini dan warganya sebagai kelompok atau perseorangan memiliki kebebasan akademik.
Deklarasi Lima, 1988, Pasal I menakrifkan kebebasan akademik sebagai “the freedom of members of the academic community, inividually or collectively, in persuit, development and transmission of knowledge, trough research, creation, teaching, lecturing and writing”.
Dalam seminar di Lund, 1 Maret 1992, itu pula dcapai konsensus bahwa mengajar, merupakan bagian dari kegiatan akademik. Mustahil menalak (divorce) pengajaran dari penelitian di dalam masyarakat akademik. Karena itu, pengajaranpun harus memiliki kebebasan. Ini merupakan suatu kemajuan, sebab sebelumnya kebebasan akademik hanya meliputi hak masyarakat akademik yang kena-mengena dengan penelitian. Disini termasuk hak untuk memilih bidang dan persoalan yang hendak diteliti, penerapan metode eksperimental dan analisis teoritis dalam penelitian itu, dan cara, fora, serta media untuk mendesiminasikan temuannya.
Tersirat pula bahwa pengabdian kepada masyarakat termasuk dalam kegiatan masyarakat akademik yang diselimuti kebebasan akademik. Bukan saja karena pengabdian kepada masyarakat merupakan Tridarma Perguruan Tinggi, tapi karena ia dapat dilihat sebagai ujung kegiatan penelitian. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan masyarakat akademik—bukan kuliah kerja nyata oleh mahasiswa, tetapi extension atau outreach programs oleh para dosen/peneliti—adalah desiminasi dan aplikasi hasil penelitian yang tujuannya selaras dengan tujuan Bacon. Jadi sesuai pula dengan hakekat ilmu yang bertumpu pada landasan aksiologis, dan merupakan bagian dari “raison d’entre” program penelitian keilmuan.
Kebebasan akademik ialah kebebasan akademik masyarakat akademik dari campur tangan pihak-pihak lain seperti pemerintah, perusahaan milik negara dan swasta, partai politik dan lembaga/kelompok lain, termasuk pula individu-individu dominan yang mempunyai kepentingan pribadi atau merasa terpanggil untuk mengemban suatu misi (misalnya kelompok pemikir (tink-tank) seperti Hudson Institute, Rand Corporation, CSIS, Brooking Institute, atau tokoh-tokoh miliarwan seperti Roos Perot, atau George Soros).
Berbagai pertemuan internasional seperti Dekalrasi Lima, Seminar Lund, Deklarasi Dares-Salam, Makna Charta Universitas-Universitas Eropa dalam Deklarasi Bologna (1998) dan Deklarasi Kampala (1990) berkesimpulan bahwa otonomi perguruan tinggi merupakan prasyarat bagi kebebasan akademik. Otonomi ini mencakup “kebebasan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dari (campur tangan) negara dan segala kekuatan lain dalam masyarakat untuk membuat keputusan-keputusan mengenai pengelolaannya, keuangannya, administrasinya, dan kebijakannya dibidang pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya”.
Otonomi keilmuan dan kebebasan akademik terkait erat dengan HAM sebagaimana dirumuskan dalam International on Economics, Sosial and Cultural Rights, dalam International Covenant on Civil and Political Rights, dan dalam UN Declaration on the use of scientific and technological progress in the interest of peace and for the benefit of mankind (Muladi, 1997).

Kebebasan Mimbar

Pada hemat saya, konsep kebebasan akademik dan pengakuan serta penerimaannya secara universal masih memadai, dan tidak perlu dirinci lebih lanjut kedalam kebebasan mimbar. Namun setidak-tidaknya secara tersirat, pemerintah Indonesia (c.q. Depdikbud dan Kantor Menristek serta AIPI) berpegang pada kebebasan mimbar. Ini ialah kebebasan akademik yang dituangkan ke dalam hak yang berlaku secara terbatas bagi civitas akademica dengan aras senioritas di atas ambang tertentu saja. Idealnya – menurut proponent gagasan kebebasan mimbar ini – senioritas itu ialah keguru-besaran. “Mimbar” di sini berarti “Mimbar keguru-besaran” (the chair of profesorship).
Dengan diberlakukannya konsep kebebasan mimbar ini, maka hanya warga masyarakat akademik/keilmuan yang berjabatan fungsional akademik guru besar atau ahli peneliti utama yang diberi hak-hak tertentu, misalnya hak untuk mengajar dan melakukan penelitian secara mandiri. Warga masyarakat akademik/keilmuan yang belum mempunyai JAFA ini tidak diperkenankan mengajar, menguji atau meneliti secara mandiri. Mereka boleh melakukan kegiatan itu hanya dibawah “payung” nama seorang guru besar/ahli peneliti utama. Guru besar/peneliti utama tersebut bertindak sebagai mentor, sedang rekan-rekan mudanya bekerja sebagai understudy atau protega-nya.
Walaupun mungkin tidak secara legal, sekurang-kurangnya secara moral guru besar/ahli peneliti utama yang memayungi kegiatan itu harus bertanggung jawab bila timbul persoalan nanti. Persoalan itu misalnya manipulasi dan pemalsuan data, “the sin of omission” (membuang sebagian data dengan maksud tak terpuji, seperti mematuhi pesan sponsor), penjiplakan karya orang lain (plagirism), atau akibat fatal/destruktif dari penerapan temuan atau ajarannya. Yang terakhir ini misalnya kegagalan sistem, kegagalan lingkungan, atau keresahan masyarakat.
Karena adanya pengertian kebebasan mimbar yang dikaitkan dengan pengertian semacam itu, selayaknya civitas academica senior jangan di’fait accompli dengan keharusan menjadi penguji UNC atau pembimbing “Skripsi” oleh koordinator Program Studi, Ketua Jurusan, atau Pimpinan Fakultas.
Acuan
1. Brown, M (Ed): The Responsibility Of Scientist, Collier-Macmilan, London 1971.
2. Mackay, D. M: Human Science and Human Dignity, Inter Varsity Press, Downer Grave (III), 1979.
3. Muladi: “Pengembangan Masyarakat Akademik Untuk Mengembangkan Budaya Akademik”, Makalah, disajikan dalam lokakarya sehari tentang budaya akademik, di Undip, Semarang, 29 Juli 1997.
4. Unger, S. H.: Controling Technology, John Wiley and Sons, New York, 1994.
5. Van Harn G. L.: Human Dignity As A Norm In Science, dalam Verheul, H. (Ed): Concern Abaut Science: Possibility And Problem, VU Press, Amsterdam, 1980.
6. Wilardjo, L.: “Budaya Akademik”, makalah,disajikan di Undip (Op. Cit).
* Tulisan ini adalah makalah pengantar diskusi di Senat Universitas, Universitas Kristen Satya Wacana, November 1998.
Liek Wilardjo, dosen Fakultas Tehnik Jurusan Elektro UKSW.

Share it...

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedintumblr
About Ferry Roen 244 Articles
Tertarik membahas teori dan perilaku organisasi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*